peraturan pengelolaan sampah. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. peraturan pengelolaan sampah

PP. disusun kebijakan Pengelolaan Sampah berbasis sumber guna mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan indah; bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali NomOr 5 TahUn 201 1 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan perlunya Pengelolaan Sampah berbasis Samber dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 14. Bentuk. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. E. fasilitas Bank Sampah; dan c. , antropolog dan pengajar LPEM FEB. 18 tahun 2008 pada pasal 1 angka 5 menyebutkan: “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. ABSTRAK: Sampah telah menjadi permasalahan Kota Balikpapan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004. Nama Objek Dan Subyek Retribusi 3. Selanjutnya pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir termasuk sisi hilir pengelolaan sampah memperhatikan Peraturan Peraturan Pemerintah No. Jumlah timbulan sampah di TPS Desa Janti. Halaman ini telah diakses 9990 kali. BAB II PERSYARATAN BANK SAMPAH Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Pasal 4 (1) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. Dalam diskusi Plastik dan Evolusi Perilaku Manusia yang diadakan oleh Unilever Indonesia, Selasa (16/11/2021); para pakar ilmu sosial menjelaskan bahwa dibutuhkan evolusi perilaku agar pengelolaan sampah plastik di negara ini menjadi lebih bijak. potensi timbulan sampah; b. kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; c. ABSTRAK: Bahwa penyehatan lingkungan untuk menumbuhkembangkan kebersihan dan keindahan kota secara berkelanjutan perlu dilakukan baik oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. pengelolaan sampah. Beberapa PP yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana UU Pengelolaan Sampah tidak secaraperaturan sebagai paying hukumnya. FULL TEXT. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya . Peraturan Daerah (PERDA) NO. Bagian Keempat Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 9 Sebagai penghasil sampah dan limbah yang berdampak bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Direktur Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3) KLHK, Novrizal Tahar menyebut, peraturan mengenai sampah elektronik di Indonesia merupakan hal baru. Pasal 8 (1) Neraca pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun berdasarkan: a. hukum yang ada tidak mengatur sistem pengelolaan sampah secara spesifik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 22 tentang Pengelolaan, Penanganan Sampah: Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Mencabut PERDA No. 11, TLD NO. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. KETENTUAN PENUTUP. 2011/NO. Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan. 552 jiwa dan luas wilayah administrasi 373,69 km² menghasilkan sampah yang ditimbun di TPA sebanyak 850 ton/hari dan sebanyak 100 ton/hari sampah yang tidak terkelola (sipsn. 2020. Aspek hukum merupakan tumpuan pelaksanaan pengelolaan sampah. Subjek. 2020. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 22 tentang Pengelolaan, Penanganan Sampah: Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Penuhnya kapasitas TPA di sejumlah daerah menjadi penanda bahwa pengelolaan sampah di Indonesia berada dalam titik kritis. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah (PERDA) NO. seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah wajib. 2017/No. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. 5, LD 2014/5. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak ABSTRAK: a. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 10. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Si. Tipe Dokumen. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Indonesia, Kota Yogyakarta. Peraturan Walikota (PERWALI) NO. pengelolaan sampah. 6. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sri Bebassari, M. Login Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016 Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal MATERI POKOK PERATURAN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Sampah Spesifik ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Peraturan Daerah (PERDA) NO. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021. Sehingga akan lahir kemandirian pengelolaan sampah. Tahun. Pengelolaan Sampah sebagai dasar pemecahan masalah pengelolaan sampah di Kabuapten Blora. “Kegiatan pengelolaan sampah untuk kota-kota besar seperti Jakarta sudah dalam. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman (Hatti Beriman) maka Pengelolaan Sampah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, menimbulkan bertambahnya. 2. Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yaitu tentang pelaksanaan tugas, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, kewenangan pengangkutan sampah, pengolahan sampah, jasa penanganan atas penanganan sampah, pembiayaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup. 13. Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Sedangkan menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungan bertambah volume dan jenis. a. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga d an Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang. 2019. 18 Tahun 2008; PP No. Pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Daha Selatan belum dilaksanakan secara optimal. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan: Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional yang mencerminkan nilai-nilai pancasila dan dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; Pengelolaan sampah harus dilaksanakan. Selain dari kurang efektifnya pengelolaan sampah di daratan, belum adanya kesadaran masyarakat yang cukup tentang bagaimana mengelola sampah menjadi permasalahan yang besar. c dan d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung; Mengingat : 1. Karena lemahnya penerapan Peraturan Daerah yang lemah serta disiplin masyarakat yang kurang menunjang. 1. PENGELOLAAN-SAMPAH. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LUMPUR TINJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG, Menimbang : a. Login Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2019. 1. Jurnal Spasial Volume 5 No, 2 ,2018 ISSN : 2442-3262 Program Study Perencanaan Wilayah dan KotaPedoman Pengelolaan Limbah di Sido Muncul Menuju Green Environment: 6. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dan juga beberapa peraturan lanjutan di tingkat. #TahunBaruMinimSampah. Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penaganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan. Unduh dokumen ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang. penanganan Sampah. Tipe Dokumen. Indonesia telah memiliki peraturan institusional dan kerangka pengaturan untuk pengelolaan sampah. Selain masalah tersebut, bahaya lain yang ditimbulkan adalah masuknya bahan-bahan yang berkategori limbah B3 tersebut ke dalam aliran air bawah tanah atau174 downloads 1039 Views. Glosarium. Pengelolaan Limbah Elektronik LB3 KLHK adalah dokumen yang menjelaskan tentang konsep, strategi, dan kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari peralatan elektronik. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 1. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN SAMPAH T. Pengelolaan sampah di permukiman ini disusun oleh Panitia Teknik Bahan. BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 19 Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. 1/2022 tentang Perubahan atas Perda No. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah. Permasalahan pencemaran laut yang berasal dari sampah. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. ABSTRAK: Bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan. com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri (Permen) LHK No 75 Tahun 2019 mengenai Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Aktivitas pembuangan sampah di TPA Piyungan, Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (28/2/2023). Permen LHK No. 2015/NO. Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum ; arah jakstrada ; penyelenggaraan ; pendanaan ; ketentuan penutup. Pemrosesan akhir sampah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 07/2021, BN. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah pada 25 Juni 2021 adalah untuk menyempurnakan Peraturan Menteri LHK No. 5 UU No. 4, LD. 52 tons. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: . 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah pada 25 Juni 2021 adalah untuk menyempurnakan Peraturan Menteri LHK No. PETA-JALAN-PENGURANGAN SAMPAH-PRODUSEN: Status Peraturan: Berlaku. METADATA PERATURAN. Jumlah Halaman : 8 HLM; Penjelasan : 4 halaman. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA T. Ketentuan umum: 2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi. Secara umum, negara-negara yang menerapkan landfill tax juga mengadopsi kebijakan pendukung seperti kebijakan larangan untuk membuang sampah dalam batas. Si. Tipe Dokumen. Semakin dekat dengan sumbernya maka semakin besar rasa. U. Beberapa peraturan dan undang-undang di Indonesia yang terkait dengan pengelolaan limbah antara lain : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 163 tentang Kesehatan Lingkungan : Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri UU No. Indonesia, Pemerintah. 8, LD 2014/NO. KETENTUAN LAIN-LAIN 18. Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik pada tanggal 8 Juni 2020, maka regulasi pengelolaan. Dasar Hukum Peraturan. 5 ASPEK PENGELOLAAN SAMPAH Ir. Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat diatur dengan peraturan menteri. PERGUB NO. 18 Tahun 2008; PP No. bahwa setiap orang berhak hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat diatur dengan peraturan menteri. LD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 nomor 6 : 32 hlm TLD Provinsi Sulawesi Selatan. pengolahan atau penanganan sampah lanjutan yang dimiliki. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. jumlah pengurangan sampah; dan c. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta untuk kelangsungan hidup. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia. UUPS memberi delegasi untuk mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan peraturan daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah (Jastrada) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan sampah di permukiman ini disusun oleh Panitia Teknik Bahan Konstruksi te rse le nggaranya pengelolaan sampah di wilayahnya. strategi, program, dan target. Peraturan Preside n Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 9. perda. Bidang Hukum-T. 2 Tahun 2010. sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. akan diatur PERBUP tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah PERBUP tentang tata cara. lingkungan-pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pertimbangan ditetapkannya PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Spesifik; Pada Desa Malingping Selatan pengelolaan sampah belum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018, namun dikelola melalui peraturan desa tentang pungutan desa, sedangkan di Desa Cikatapis pengelolaan sampah sudah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 dengan cara menerbitkan perdes pengelolaan sampah. Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah. Sampah merupakan hal sepele namun cukup mengganggu dan kerap jadi permasalahan suatu negara. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Sebagai contoh peraturan di Austria mensyaratkan bahwa jika batas untuk PCDD / PCDF (100 ng I-TEQ / kg) dalam limbah terlampaui, maka limbah harus dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. Target itu, tertuang dalam Rencana Aksi Sampah Laut dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018. timbulan Sampah; 3. Pedoman Pemanfaatan Slac Dari Industri Peleburan Besi dan Baja Sebagai Bahan Baku Perkerasan Jalan: 8. PENGELOLAAN SAMPAH 2014 PERDA KOTA PEKANBARU NO. Status. pemadatan; b. Melalui pemodelan sistem dinamik ini, diharapkan dapat membantu memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di KotaMenurut data Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan PT. Struktur Dan Besarnya Tarif 8. Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari: T. Bank Sampah Unit; Bank Sampah. Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari: T. Halaman ini telah diakses 9960 kali. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4. UU No. 2013. Peraturan Daerah (PERDA). Ibu dapat memberi pengetahuan mengenai bahaya B3. 2013.